INTERNASIONAL , (LIBERDADETL.com) — Pada kamis, 7 Mei 2026, sebuah pertemuan bilateral antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan delegasi Republik Demokratik Timor-Leste di Kupang mengungkap persoalan yang mengancam hubungan kerja sama lintas batas yang selama ini terjalin baik antara kedua wilayah. Pertemuan yang seharusnya membahas penguatan kerja sama di sektor pariwisata, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan peternakan, justru diwarnai oleh laporan tentang praktik ilegal yang meresahkan warga Timor-Leste yang berkunjung ke NTT.
Delegasi Timor-Leste melaporkan adanya praktik sistematis penahanan kendaraan berpelat nomor Timor-Leste oleh oknum yang diduga beroperasi sebagai debt collector. Modus operandi yang dilaporkan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: kendaraan dengan pelat Timor-Leste dibuntuti, dihentikan secara paksa, dan pemiliknya diminta membayar sejumlah uang. Praktik ini bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman bagi warga Timor-Leste yang melintasi perbatasan—sebuah kelompok yang secara historis dan ekonomis memiliki hubungan erat dengan masyarakat NTT.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, merespons laporan tersebut dengan tegas. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan. Praktik ilegal ini tidak hanya mencoreng citra Provinsi NTT sebagai daerah yang ramah dan aman bagi pengunjung internasional, tetapi juga mengancam fondasi hubungan bilateral yang telah dibangun dengan susah payah antara masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.
Persoalan ini menggarisbawahi kompleksitas hubungan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia-Timor-Leste. Di satu sisi, kedua negara telah membangun kerja sama yang kuat dalam berbagai sektor, didorong oleh kedekatan geografis, ikatan historis, dan saling ketergantungan ekonomi. Ribuan warga Timor-Leste secara rutin melintasi perbatasan untuk berbelanja, berbisnis, mengakses layanan kesehatan, dan mengunjungi keluarga di NTT. Mobilitas lintas batas ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial di wilayah perbatasan.
Di sisi lain, praktik ilegal seperti yang dilaporkan oleh delegasi Timor-Leste menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan terhadap warga asing—terutama dari negara tetangga—masih menghadapi tantangan serius. Keberadaan oknum yang beroperasi dengan impunitas, memanfaatkan celah dalam pengawasan dan penegakan hukum, tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar hubungan bilateral.
Fenomena debt collector yang beroperasi secara ilegal bukanlah hal baru di Indonesia. Praktik penahanan kendaraan, intimidasi, dan pemerasan oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector telah lama menjadi persoalan di berbagai daerah. Namun, ketika praktik ini menyasar warga negara asing—khususnya dari negara tetangga dengan hubungan diplomatik yang sensitif—implikasinya melampaui persoalan hukum domestik dan memasuki ranah hubungan internasional.
Bagi Timor-Leste, yang masih dalam proses konsolidasi sebagai negara muda, perlindungan terhadap warganya di luar negeri merupakan prioritas diplomatik. Laporan tentang praktik ilegal yang menyasar warga Timor-Leste di Indonesia dapat memicu kekhawatiran di tingkat pemerintah dan masyarakat Timor-Leste, berpotensi mempengaruhi persepsi publik tentang keamanan berkunjung ke Indonesia dan pada akhirnya dapat berdampak pada volume kunjungan dan aktivitas ekonomi lintas batas.
Bagi NTT, yang secara ekonomi sangat bergantung pada hubungan dengan Timor-Leste—baik melalui perdagangan, pariwisata, maupun investasi—menjaga kepercayaan dan rasa aman warga Timor-Leste yang berkunjung adalah kepentingan strategis. Setiap insiden yang merusak kepercayaan ini dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Belu dan Kota Kupang yang menjadi pintu gerbang utama interaksi dengan Timor-Leste.
Respons tegas Wakil Gubernur Asadoma mencerminkan kesadaran akan sensitivitas persoalan ini. Dengan menegaskan bahwa praktik ilegal tersebut “tidak dapat dibenarkan” dan “mencoreng citra daerah,” ia tidak hanya mengakui keseriusan masalah tetapi juga mengirimkan sinyal kepada delegasi Timor-Leste bahwa pemerintah NTT berkomitmen untuk menindak praktik tersebut.
Namun, pernyataan saja tidak cukup. Persoalan ini memerlukan tindakan konkret: penyelidikan menyeluruh terhadap laporan yang disampaikan delegasi Timor-Leste, identifikasi dan penindakan terhadap oknum yang terlibat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Lebih jauh, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara aparat penegak hukum Indonesia dan Timor-Leste untuk memastikan bahwa warga kedua negara yang melintasi perbatasan mendapat perlindungan hukum yang memadai.
Insiden ini juga menggarisbawahi perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat—termasuk pelaku usaha dan aparat penegak hukum—tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Dalam konteks wilayah perbatasan, setiap tindakan individual dapat memiliki implikasi diplomatik yang lebih luas. Praktik ilegal yang dilakukan oleh segelintir oknum dapat merusak reputasi yang dibangun melalui kerja sama bertahun-tahun.
Pertemuan di Kupang pada 7 Mei 2026 ini menjadi pengingat bahwa hubungan bilateral, meskipun dibangun di tingkat pemerintah, pada akhirnya bergantung pada interaksi sehari-hari antara masyarakat di kedua sisi perbatasan. Ketika warga Timor-Leste merasa tidak aman atau diperlakukan tidak adil di NTT, kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan bilateral akan terkikis. Sebaliknya, ketika mereka diperlakukan dengan hormat dan mendapat perlindungan hukum yang sama, hubungan bilateral akan semakin kuat.
Ke depan, persoalan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak: pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Hanya melalui komitmen bersama untuk menegakkan hukum, melindungi hak-hak semua individu tanpa memandang kewarganegaraan, dan menjaga kepercayaan lintas batas, hubungan antara NTT dan Timor-Leste dapat terus berkembang untuk kepentingan bersama.
Praktik ilegal debt collector yang menyasar kendaraan berpelat Timor-Leste bukan sekadar persoalan kriminal biasa. Ia adalah ancaman terhadap hubungan bilateral yang telah dibangun dengan susah payah, dan oleh karena itu memerlukan respons yang tegas, cepat, dan komprehensif. Masa depan kerja sama NTT-Timor-Leste bergantung pada kemampuan kedua pihak untuk mengatasi tantangan semacam ini dengan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap keadilan.
