LITERATURA POLITIKA, (LIBERDADETL.com) — Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste menyampaikan pernyataan resmi, hari senin, tanggal 5 bulan Januari tahun 2026, yang di muat dalam Portal Pemerintah, menyikapi berbagai laporan internasional terkait situasi politik dan keamanan di Republik Bolivarian Venezuela, termasuk dugaan keterlibatan militer asing Amerika Serikat serta penahanan dan pemindahan paksa Presiden Venezuela beserta istrinya yang dilaporkan terjadi pada 3 Januari 2026.
Pernyataan Timor-Leste secara eksplisit menegaskan bahwa sikap tersebut berdasarkan laporan yang beredar secara internasional, bukan hasil verifikasi langsung di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian diplomatik yang sejalan dengan praktik negara kecil dalam menghadapi konflik geopolitik berskala global.
Dalam pernyataannya, Timor-Leste menyoroti potensi gangguan terhadap kehidupan sipil serta kemungkinan dampak kemanusiaan yang timbul akibat aktivitas militer asing di wilayah Venezuela. Fokus ini menunjukkan konsistensi kebijakan luar negeri Timor-Leste yang menempatkan perlindungan warga sipil sebagai prinsip utama dalam menilai konflik bersenjata.
Secara akademik, perhatian terhadap dampak kemanusiaan merupakan indikator bahwa Timor-Leste menggunakan pendekatan human security, bukan semata state security, dalam membaca konflik internasional. Pendekatan ini lazim dianut oleh negara-negara kecil yang memiliki pengalaman historis konflik dan intervensi eksternal.
Pernyataan Timor-Leste menegaskan kembali komitmennya terhadap hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain:
- Penghormatan terhadap kedaulatan negara
- Larangan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain
- Kewajiban penyelesaian sengketa secara damai
Dalam konteks ini, Timor-Leste secara implisit menempatkan dirinya sebagai pembela norma internasional yang melindungi negara-negara kecil dari praktik intervensi sepihak oleh kekuatan besar.
Sikap Timor-Leste dapat dibaca dalam beberapa lapisan kepentingan:
- Pengalaman historis nasional
Timor-Leste memiliki memori kolektif terhadap intervensi asing dan pelanggaran kedaulatan, sehingga isu Venezuela memiliki resonansi moral dan politik yang kuat. - Posisi sebagai negara kecil dalam sistem internasional
Penekanan pada Pasal 2 Piagam PBB mencerminkan kepentingan struktural Timor-Leste untuk memperkuat tatanan internasional berbasis aturan (rules-based international order). - Upaya menjaga konsistensi diplomasi non-blok dan damai
Pernyataan ini tidak secara eksplisit memihak aktor tertentu, tetapi menekankan prinsip, hukum, dan mekanisme multilateral.
Timor-Leste menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk:
- Menahan diri
- Kembali ke jalur dialog dan diplomasi
- Menyelesaikan situasi secara damai
- Menghormati hukum internasional dan Piagam PBB
Seruan ini menempatkan Timor-Leste dalam tradisi diplomasi normatif, yang lebih mengutamakan stabilitas internasional jangka panjang dibandingkan keuntungan politik jangka pendek.
Dari sudut pandang investigatif dan akademik, pernyataan Timor-Leste mengenai situasi di Venezuela bukan sekadar reaksi terhadap peristiwa tertentu, melainkan refleksi dari identitas kebijakan luar negeri negara tersebut. Timor-Leste secara konsisten menegaskan diri sebagai negara yang:
- Menolak normalisasi intervensi militer
- Menjunjung tinggi kedaulatan dan hukum internasional
- Melindungi kepentingan negara kecil dalam sistem global yang asimetris
Dalam konteks geopolitik yang semakin kompetitif, sikap ini memperlihatkan bagaimana negara kecil dapat menggunakan norma internasional sebagai instrumen kekuatan moral dan diplomatik, bukan kekuatan militer.
