Dari Dili, melangkah di tengah konflik ASEAN—Thailand vs Komboja, “ujian bagi pendatang baru”

EDITORIAL, (LIBERDADETL.com) — Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kebutuhan akan pemikiran strategis dan refleksi kritis menjadi semakin penting, terutama bagi negara kecil seperti Timor-Leste yang sedang membangun pijakan kuat di ranah nasional, regional, dan internasional. Dalam konteks ini, kehadiran Tim Think-Tank Liberdade TL yang berbasis di luar negeri menjadi salah satu elemen intelektual yang berperan signifikan.

Tim ini terdiri dari para pemikir independen—akademisi diaspora, peneliti, analis kebijakan, dan aktivis—yang dengan komitmen tinggi terus memantau, menganalisis, dan memberikan masukan kritis terhadap isu-isu yang memengaruhi posisi dan masa depan Timor-Leste. Mereka tidak memiliki urusan atau kepentingan pribadi maupun politik dalam setiap penulisan atau analisis yang dipublikasikan. Sebaliknya, semua kerja intelektual yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan negara Timor-Leste di mata internasional.

Melalui tulisan, partisipasi dalam forum-forum internasional, dan jaringan global, tim ini berupaya menjaga agar suara dan kepentingan nasional tetap hadir dalam percakapan regional dan global, serta mengusulkan gagasan konstruktif untuk memperkuat demokrasi, stabilitas, dan kerja sama luar negeri. Kehadiran mereka bukan untuk menggurui, tetapi untuk membantu memperluas horizon berpikir bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan strategis seperti integrasi ASEAN, dinamika kawasan Indo-Pasifik, dan transformasi kebijakan dalam negeri Timor-Leste.

Ketika dunia menanti momen bersejarah pada Oktober mendatan—di mana Timor-Leste diperkirakan akan terimah secara resmi sebagai anggota penuh ASEAN—suasana regional justru sedang diliputi gejolak. Ketegangan diplomatik dan konflik militer antara Thailand dan Kamboja kembali mencuat, menggambarkan bahwa kawasan Asia Tenggara tidak steril dari sengketa perbatasan dan rivalitas berkepanjangan.

Dalam suasana seperti inilah, Timor-Leste hadir bukan hanya sebagai anggota baru, tetapi juga sebagai simbol harapan baru. Dari Dili, negara kecil dengan pengalaman panjang dalam perjuangan kemerdekaan dan rekonsiliasi, kini melangkah ke panggung regional dengan membawa tekad untuk berkontribusi dalam diplomasi damai dan stabilitas kawasan. Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan. Di tengah konflik dua negara anggota lama, pertanyaan besar pun muncul: apakah Timor-Leste siap menghadapi dinamika ASEAN yang kompleks dan penuh ujian diplomatik?

Bulan Oktober tahun ini diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam sejarah diplomasi Timor-Leste, ketika negara kecil di Asia Tenggara ini diperkirakan akan diterima sebagai anggota penuh ASEAN setelah lebih dari satu dekade menunggu. Keanggotaan penuh tersebut menjadi puncak dari proses panjang yang dimulai sejak Timor-Leste mengajukan permohonan secara resmi pada tahun 2011.

Namun, momentum ini tidak datang dalam suasana regional yang tenang. Justru sebaliknya, Timor-Leste disambut oleh dinamika yang sarat tantangan, salah satunya adalah konflik diplomatik dan ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja. Pada pertengahan tahun ini, benturan perbatasan kembali memanas, menyebabkan kedua negara menarik pulang diplomat mereka sebagai bentuk protes dan menjaga harga diri nasional. Kejadian ini menjadi ujian berat bagi ASEAN, dan secara langsung menjadi batu ujian awal bagi Timor-Leste—sebagai calon anggota yang masih “belajar berenang” di perairan politik regional yang kadang bergejolak.

ASEAN dikenal dengan prinsip utama “non-interference” atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota, namun prinsip ini kerap dikritik karena dianggap menghambat penyelesaian konflik yang efektif. Situasi Thailand-Kamboja mengingatkan bahwa meskipun ASEAN adalah kawasan tanpa konflik berskala besar, ketegangan bilateral tetap ada.

Bagi Timor-Leste, masuk ke dalam komunitas politik ini memerlukan kecerdasan diplomatik. Negara ini harus cepat beradaptasi dengan realitas politik ASEAN yang cenderung kompleks dan penuh kompromi. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, Timor-Leste telah menunjukkan kesediaannya untuk menerima Piagam ASEAN dan mematuhi prinsip-prinsipnya. Namun, ketika harus berpartisipasi aktif dalam mediasi atau mendorong diplomasi damai antaranggota, itulah momen sejati kedewasaan politik yang ditunggu dunia internasional.

Konflik antara Thailand dan Kamboja hanyalah satu contoh kecil dari kompleksitas keamanan di Asia Tenggara. Timor-Leste juga akan dihadapkan pada isu Laut Cina Selatan, isu terorisme lintas negara, serta ancaman terhadap stabilitas demokrasi di beberapa negara ASEAN.

Sebagai negara kecil yang belum memiliki kekuatan militer besar, partisipasi Timor-Leste dalam aspek keamanan regional bukan dalam bentuk kekuatan keras, melainkan kekuatan lunak: diplomasi damai, promosi dialog antar budaya, serta pelibatan aktif dalam forum-forum keamanan ASEAN seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM).

Di sisi ekonomi, ASEAN adalah pasar besar dengan PDB gabungan yang sangat tinggi. Bagi Timor-Leste, keanggotaan ini membuka pintu besar bagi integrasi ekonomi, akses pasar, dan peluang investasi. Namun di saat yang sama, kesenjangan pembangunan antara Timor-Leste dan negara-negara anggota lainnya menjadi tantangan tersendiri.

Timor-Leste belum masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara penuh karena masih harus menyesuaikan kebijakan fiskal, sistem perdagangan, dan infrastruktur investasinya. Menurut data Bank Dunia, PDB per kapita Timor-Leste masih jauh di bawah rata-rata ASEAN. Oleh karena itu, keanggotaan ini harus diiringi dengan reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam, diversifikasi ekonomi, dan penguatan kapasitas lembaga keuangan.

Salah satu kekuatan moral Timor-Leste adalah komitmennya terhadap hak asasi manusia dan demokrasi pasca-kemerdekaan. Dalam konteks ASEAN, ini menjadi nilai tambah tersendiri, mengingat beberapa negara anggota masih menghadapi kritik internasional atas pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan sipil.

Dengan masuknya Timor-Leste, diharapkan ASEAN mendapatkan dorongan baru dalam penguatan komitmen terhadap ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Namun ini juga bisa menjadi tantangan, karena Timor-Leste akan dituntut untuk tidak hanya vokal, tetapi juga konstruktif dalam mendorong reformasi nilai-nilai hak asasi manusia di kawasan.

Dari pengalaman traumatis konflik dan perjuangan kemerdekaan, Timor-Leste membawa warisan sejarah rekonsiliasi nasional yang kuat. Proses rekonsiliasi dengan Indonesia pasca-1999 menjadi contoh bagaimana bangsa ini mampu membalikkan luka sejarah menjadi jembatan diplomatik.

Nilai-nilai ini bisa menjadi kontribusi unik bagi ASEAN dalam mendorong dialog damai di kawasan yang masih dihantui oleh konflik minor. Dalam dinamika Thailand-Kamboja, misalnya, Timor-Leste dapat memosisikan diri sebagai pihak netral yang mengadvokasi dialog dan resolusi damai tanpa kekerasan.

Masuknya Timor-Leste ke ASEAN bukan hanya tentang duduk di meja pertemuan dan menyetujui resolusi. Ini adalah panggilan untuk ikut bertanggung jawab atas stabilitas, kemajuan, dan moralitas kawasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja menjadi cermin bahwa Timor-Leste harus siap menghadapi dinamika yang tidak selalu ideal, namun juga menjadi kesempatan untuk membuktikan kematangan politik dan moralnya sebagai bangsa.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden José Ramos-Horta dalam salah satu pidatonya di forum internasional:

“Timor-Leste kecil dalam ukuran, namun besar dalam tekad untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah di kawasan.”

Maka, Oktober nanti bukan hanya tentang penerimaan formal keanggotaan. Ia adalah awal dari tanggung jawab panjang sebagai bagian dari keluarga besar ASEAN—sebuah panggilan sejarah yang menanti untuk dijawab dengan bijak.

Konflik Thailand dan Kamboja menjadi latar belakang yang tidak bisa diabaikan saat menilai kesiapan dan relevansi keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN. Meski bukan bagian dari konflik tersebut, Timor-Leste dituntut untuk bersikap, belajar, dan bertumbuh sebagai negara yang akan turut menjaga harmoni kawasan.

Sebagaimana ASEAN dibangun di atas prinsip dialog, konsensus, dan non-intervensi, maka tantangan terbesar bagi Timor-Leste bukan terletak pada kekuatan militer atau ekonomi, melainkan pada kecakapan diplomatik dan konsistensi moral dalam membela perdamaian, keadilan, dan integrasi regional.

Jika ujian pertama ini mampu dilalui dengan penuh tanggung jawab, maka Timor-Leste bukan hanya diterima sebagai anggota baru, tetapi juga akan dihormati sebagai suara damai baru di jantung Asia Tenggara.

Berikut adalah solusi struktural dan akademik bagi Timor-Leste dalam menyongsong keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober, di tengah meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja:

Solusi bagi Timor Leste

1. Diplomasi Preventif (Preventive Diplomacy)

Timor-Leste dapat memainkan peran sebagai honest broker dengan mendorong mekanisme pencegahan konflik:

• Mengaktifkan ASEAN High-Level Task Force dalam memperkuat peran mediasi diplomatik.
• Mendorong revitalisasi ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) untuk melibatkan kaum muda dan akademisi dari Timor-Leste dalam mengkaji solusi damai berbasis budaya lokal.
• Mengadopsi pendekatan Track II Diplomacy melalui think tank seperti Centro Nacional Chega! atau Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) untuk menyuarakan opsi-opsi mediasi netral.

2. Politik Luar Negeri Aktif dan Bebas (Active and Independent Foreign Policy)

• Menyelaraskan prinsip dasar konstitusi Timor-Leste tentang “perdamaian melalui dialog” dalam setiap forum ASEAN.
• Membentuk Timor-Leste ASEAN Peace Advisory Council yang beranggotakan diplomat senior, akademisi, dan tokoh masyarakat sipil untuk memberi nasihat kepada Pemerintah dan parlemen mengenai langkah diplomatik dalam situasi konflik anggota ASEAN.
• Menolak keterlibatan dalam aliansi militer bilateral atau multilateral yang dapat memengaruhi netralitas negara.

3. Pendekatan Multilateral dalam Kerangka ASEAN Charter

• Mendorong ASEAN untuk secara konsisten menggunakan pasal 23 dan 24 Piagam ASEAN tentang penyelesaian sengketa damai melalui cara-cara seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
• Menganjurkan pembentukan “ASEAN Conflict Monitoring Group” yang dapat memberikan analisis netral terhadap eskalasi konflik bilateral antarnegara anggota.

4. Peningkatan Kapasitas Diplomasi Timor-Leste

• Membangun Pusat Studi ASEAN di Dili yang dapat berfungsi sebagai wadah pelatihan diplomat muda dalam isu keamanan regional.
• Menjalin kerja sama teknis dengan negara-negara netral seperti Indonesia, Laos, atau Singapura untuk memperkuat pemahaman tentang multitrack diplomacy.
• Mengirim diplomat dan analis kebijakan luar negeri Timor-Leste ke forum-forum seperti AMM (ASEAN Ministerial Meeting), EAS (East Asia Summit), dan ARF (ASEAN Regional Forum) dengan kapasitas teknis yang diperkuat.

5. Menjadi Pendorong “ASEAN Political-Security Community (APSC)”

• Menawarkan Timor-Leste sebagai tuan rumah forum tahunan ASEAN Youth Peace Forum untuk membangun solidaritas di kalangan generasi muda ASEAN terkait budaya damai.
• Mengusulkan confidence-building measures seperti kerja sama lintas batas budaya dan pendidikan antara Thailand dan Kamboja dengan mediasi pihak ketiga non-konflik.

6. Mengarusutamakan Prinsip-Prinsip Timor-Leste

• Menegaskan bahwa pendekatan “dialog sosial” dan “rekonsiliasi” yang berhasil diterapkan Timor-Leste pasca-konflik internal dan dengan Indonesia, dapat menjadi model alternatif penyelesaian damai di ASEAN.
• Memanfaatkan sejarah Timor-Leste dalam proses rekonsiliasi internasional (CTF dengan Indonesia) sebagai referensi untuk membangun posisi moral sebagai penengah.

Secara struktural, solusi yang ditawarkan mencerminkan pendekatan kombinatif antara preventive diplomacy, multilateral engagement, dan soft power projection yang menekankan prinsip netralitas, partisipasi aktif, dan kekuatan moral Timor-Leste sebagai negara kecil dengan sejarah besar dalam perjuangan dan perdamaian. Dalam konteks konflik Thailand-Kamboja, posisi Timor-Leste bukan sebagai pengintervensi, tetapi sebagai penjaga stabilitas normatif ASEAN yang menjunjung tinggi non-interference dan penyelesaian damai.

REFERENSI NARASI

• Konteks Konflik Thailand–Kamboja: Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, termasuk perebutan wilayah sekitar Candi Preah Vihear, telah berulang kali memicu ketegangan militer dan penarikan diplomat, terakhir mencuat kembali pada pertengahan 2025.
• Proses Keanggotaan Timor-Leste di ASEAN: Timor-Leste mengajukan permohonan keanggotaan penuh pada tahun 2011. Setelah berbagai studi kelayakan dan adaptasi kelembagaan, para pemimpin ASEAN secara prinsip menyetujui keanggotaan penuh yang dijadwalkan diumumkan pada Oktober 2025.
• Pernyataan Presiden José Ramos-Horta: Dalam berbagai forum internasional, Horta menekankan komitmen Timor-Leste terhadap perdamaian, demokrasi, dan kerja sama kawasan.
• Dimensi Politik dan HAM ASEAN: ASEAN memiliki badan seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), namun efektivitasnya sering dipertanyakan karena prinsip non-intervensi. Timor-Leste diharapkan membawa semangat baru untuk reformasi nilai-nilai tersebut.
• Potensi Ekonomi Timor-Leste: Meski tertinggal dari negara ASEAN lain dalam indikator PDB, infrastruktur, dan perdagangan, Timor-Leste memiliki kekayaan sumber daya alam, tenaga kerja muda, dan potensi integrasi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
• Kekuatan Diplomasi Timor-Leste: Pengalaman sejarah dalam perjuangan dan rekonsiliasi memberi Timor-Leste keunggulan dalam diplomasi moral, yang relevan dalam menghadapi tantangan regional saat ini.