SEGURANSA, (LIBERDADETL.com) — Pada pagi hari, tanggal 7 September 2025, sekitar pukul 05.00 Waktu Timor-Leste, kawasan Markoni, kampung 04, Desa Fatuhada, kecamatan Dom-ALeixo distritk Dili, menjadi lokasi bentrokan bersenjata yang melibatkan kelompok pemuda dengan latar belakang pencak silat PSHT dan komunitas ritual-arts-77.
Sasaran utama perkelahian ini adalah Kantor Kedutaan Besar Kamboja, yang mengalami kerusakan material signifikan berupa kaca pecah, lampu hancur, dan gangguan fasilitas lainnya. Insiden ini menyoroti eskalasi kekerasan antar komunitas yang mampu menembus ruang diplomatik, sehingga menimbulkan implikasi keamanan dan hubungan internasional.
Respon aparat keamanan dilakukan secara cepat. Pihak keamanan PNTL dari tim Patroli Dom-Aleixo dengan dukungan Task Force Dili berhasil melumpuhkan para pelaku dan menyerahkan mereka ke Seksi Investigasi Dom-Aleixu.
Sekitar pukul 08.30 WTL, Komisaris Besar PNTL menginstruksikan Direktorat Layanan Reserse Kriminal (DSIK) untuk menangani kasus secara resmi.
Tim DSIK bersama petugas forensik melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, dan mengevakuasi tersangka ke Markas Besar DSIK-PNTL untuk proses identifikasi lanjutan. Bukti yang dikumpulkan termasuk parang, viska, lingis, dan batu, yang digunakan dalam bentrokan fisik. Perkara ini dikategorikan sebagai Flagrante-De–lito dengan klasifikasi tindak pidana Dano-simple.
Identifikasi awal menunjukkan bahwa para tersangka berasal dari distrik Lautem, sub-distrik Lore, dengan inisial LM (2004), OdcX (2001), AP (2000), dan EDC (2004).
Mereka akan menjalani sel tahanan di kantor Polisi Dom-Aleixu selama 72 jam. Berdasarkan hasil identifikasi awal, para pelaku diduga anggota kelompok pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), yang selama ini dikenal sebagai jaringan bela diri tradisional dengan aktivitas lintas distrik.
Dari perspektif sosial-budaya, bentrokan ini menyoroti fenomena penggunaan praktik bela diri tradisional sebagai simbol identitas kelompok, yang terkadang disalahgunakan untuk mengintimidasi pihak lain atau memperluas pengaruh wilayah.
Kelompok PSHT memiliki sejarah panjang di wilayah Timor-Leste, dikenal sebagai komunitas disiplin, namun insiden ini memperlihatkan potensi konflik yang muncul ketika norma internal kelompok bertemu dengan dinamika perkotaan yang kompleks.
Dampak diplomatik insiden ini signifikan karena Kantor Kedutaan Besar Kamboja menjadi korban langsung. Serangan terhadap gedung diplomatik membawa implikasi hukum internasional, menuntut respons formal dari aparat keamanan dan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, guna memastikan perlindungan misi diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961.
Kasus ini menegaskan kebutuhan akan sistem respons cepat yang terintegrasi, pengawasan area strategis, dan mekanisme koordinasi lintas unit kepolisian. Mobilitas pemuda antar distrik, seperti yang terjadi dengan tersangka, meningkatkan kompleksitas pengendalian kerusuhan dan memerlukan pendekatan berbasis intelijen.
Pendekatan preventif juga penting. Edukasi hukum, mediasi antar komunitas, serta pemetaan jaringan sosial kelompok bela diri dapat menjadi strategi untuk mengurangi risiko kekerasan di ibu kota.
Selain itu, pemahaman mendalam mengenai praktik budaya dan ritual internal kelompok seperti PSHT dan ritual-arts-77 memungkinkan aparat keamanan merumuskan intervensi yang tepat tanpa mengganggu tradisi positif komunitas.
Secara keseluruhan, bentrokan Markoni menyoroti tiga dimensi utama: pertama, keamanan perkotaan yang terancam oleh perselisihan komunitas lokal; kedua, pentingnya perlindungan diplomatik dan hubungan internasional dalam konteks kekerasan non-negara; ketiga, perlunya analisis sosial-budaya yang komprehensif untuk mencegah eskalasi konflik. Integrasi strategi hukum, diplomasi, dan intervensi sosial menjadi kunci untuk menjaga stabilitas Dili sekaligus menghormati norma internasional.
Menurut observasi, Setelah insiden tersebut, Presiden José Ramos-Horta mengunjungi Kedutaan Besar Kamboja untuk meninjau situasi secara langsung. Presiden didampingi Panglima Tertinggi PNTL, Komisaris Jenderal Henrique da Costa, beserta tim investigasi polisi.
Kunjungan ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap keamanan fasilitas diplomatik dan penegakan hukum, sekaligus memberikan dukungan moral kepada staf kedutaan yang menjadi korban.
